SMKN 1 PARIAMAN MENUJU MANAJEMEN BLUD

Diposting pada: 2020-05-08, oleh : Administrator, Kategori: Tanpa Kategori

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, serta melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat diterapkan di dunia pendidikan selama persyaratan sebagai BLUD terpenuhi. Saat ini Kemendikbud terus mendorong SMK yang layak untuk menjadi BLUD. Sesuai dengan kewenangan, maka regulasi ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni Gubernur. Menurut Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari SKPD yang ingin menjadi BLUD yaitu syarat substantif, teknis dan administratif.

Persyaratan substantif yaitu UPT mampu memberikan layanan umum dalam penyediaan barang dan jasa seperti layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, pariwisata, kebersihan, dan penyediaan bibit/pupuk. Oleh karena itu unit SKPD yang berada di bawah dinas pendidikan sangat memungkinkan menjadi BLUD, dengan catatan unit tersebut mampu menciptakan pendapatan sendiri di luar APBD, misalnya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menerima pendapatan dari hasil pengelolaan “Teaching Factory”nya.

Persyaratan teknis berkaitan dengan potensi peningkatan pelayanan bila dikelola dengan menerapkan BLUD. Sedangkan persyaratan administratif adalah penyiapan beberapa dokumen seperti pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, renstra, SPM, proyeksi keuangan dan kesediaan di audit.

Pengelolaan Pembelajaran dengan menerapkan teaching factory disekolah, mengakibatkan secara tidak langsung sekolah memiliki penghasilan sendiri, penerimaan penghasilan ini menjadi persoalan bagi sekolah dalam mengelolanya, karena sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan itu secara langsung jika sekolah masih berstatus sebagai UPT seperti sekarang. Maka jalan terbaik adalah merobah manajemen keuangan sekolah menjadi manajemen Pola Pengeloaan Keuangan (PPK) BLUD.

Atas dasar itu MKKS SMK Provinsi Sumatera Barat  dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 februari 2020 melakukan studi tiru ke SMK yang telah menerapkan PPK-BLUD yaitu SMKN 5 Surabaya dan SMKN 1 Buduran Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dalam rombongan ini ikut Kepala SMKN 1 Pariaman.

Diharapkan dari hasil Studi Tiru ke Jawa Timur ini beberapa SMK di Sumatera Barat dapat menerapkan PPK-BLUD sehingga Teaching Factory nya bisa berkembang dengan baik. (rofi).


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Url  masukkan tanpa Http:// contoh :www.m-edukasi.web.id
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini